JAKARTA – Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Mpu Tantular (IKAMAGUM) menggelar Diskusi Publik Nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, bertajuk “Proklamasi 1945, Pengakuan Kedaulatan 1949: Apa Konsekuensi Hukumnya bagi Indonesia dalam Hukum Internasional?”
Kegiatan yang mengusung tema besar “Meneguhkan Makna Kemerdekaan, Menguji Pengakuan Kedaulatan, dan Menelaah Konsekuensi Hukum Internasional atas Hubungan Indonesia–Belanda” ini dilaksanakan di Aula Hiobadja, Kampus A Universitas Mpu Tantular, Jakarta Timur, Selasa (10/11/2026).
Diskusi menghadirkan pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana, praktisi hukum Dr. Bondan Karunamoyo, S.S., http://M.Hum, serta sejumlah akademisi lainnya. Hadir sebagai penanggap Dekan Fikom UMT Dr. Iwan Armawan.
Dalam diskusi mengemuka pandangan bahwa legitimasi kedaulatan Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 sudah sah secara hukum dan fakta sejarah, meski historiografi Barat sering menempatkan tahun 1949 sebagai titik pengakuan.
Pembicara dari disiplin ilmu sejarah menjelaskan, secara legal formal hak pemerintah kolonial Hindia Belanda telah runtuh sejak kapitulasi di Kalijati, Subang, pada 8 Maret 1942 saat Belanda menyerah kepada Jepang.
“Secara hukum sejarah, hak pemerintah kolonial Hindia Belanda sebenarnya sudah runtuh sejak penandatanganan kapitulasi Kalijati. Ketika Jepang kalah perang dan terjadi vacuum of power, Indonesia memanfaatkan momentum tersebut untuk memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945,” ujarnya.
Ia menegaskan kemerdekaan Indonesia dicapai melalui perjuangan mandiri lewat BPUPKI dan PPKI, bukan pemberian dari negara penjajah. Hal ini membedakan Indonesia dengan sejumlah negara Asia-Afrika lain yang kemerdekaannya difasilitasi negara kolonial.
Debat KMB dan Beban Finansial
Diskusi juga menyoroti Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Kehadiran kembali Belanda melalui NICA dengan membonceng pasukan Sekutu pasca-1945 dinilai sebagai agresi terhadap negara yang sudah berdaulat.
Perdebatan alot dalam pasal Financial Economic (Finek) dalam KMB memaksa Indonesia menanggung beban utang pemerintah Hindia Belanda dan NICA.
“Indonesia saat itu berada dalam posisi pelik akibat tekanan diplomasi internasional. Pembayaran utang tersebut sempat ditanggung Indonesia hingga era 1950-an sebelum akhirnya dihentikan melalui keputusan politik karena dinilai tidak adil dan tidak logis,” jelasnya.
Meski mendapat tekanan ekonomi dan militer pada masa revolusi 1945-1949, sikap bermartabat Indonesia yang mempertahankan kedaulatan tanpa bergantung pada bantuan luar negeri justru menjadikannya role model bagi bangsa Asia-Afrika dan menjadi cikal bakal kepemimpinan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok.
Proklamasi sebagai Komunikasi Kedaulatan
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) UMT, Dr. Iwan Armawan, menegaskan Proklamasi 1945 bukan sekadar pernyataan lepas dari penjajahan, melainkan pesan politik dan diplomatik kepada dunia internasional.
Menurut Iwan, dari perspektif ilmu komunikasi terdapat tiga aspek penting dalam Proklamasi. Pertama, sebagai komunikasi kedaulatan yang menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia telah lahir sebagai bangsa merdeka. Kedua, sebagai instrumen pembentukan opini publik internasional di tengah pandangan yang masih menganggap Indonesia bagian dari Hindia Belanda. Ketiga, sebagai komunikasi diplomasi untuk meyakinkan negara lain bahwa Indonesia memiliki pemerintahan, wilayah, rakyat, dan kemampuan menjalin hubungan internasional.
“Proklamasi 1945 dan pengakuan kedaulatan 1949 merupakan dua peristiwa yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami perjalanan Indonesia sebagai negara berdaulat,” tegas Iwan.
Diskusi ini diharapkan dapat meluruskan narasi sejarah nasional dan memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif, khususnya bagi generasi muda, bahwa kemerdekaan merupakan pernyataan kedaulatan yang harus terus dijaga melalui penguatan pengetahuan, diplomasi, dan kesadaran kebangsaan.