JAKARTA – Panggung Dialog Publik Nasional bertajuk Senator Menyapa 2026: Dari Aspirasi Daerah Menuju Kebijakan Negara di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (5/11), menjadi panggung penting bagi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.
Di hadapan Pimpinan DPD RI, Sherly tidak sekadar memaparkan data. Ia menagih keadilan.
“Kami Maluku Utara, 975 pulau. Pertumbuhan ekonomi kami 4,4% di 2025, tertinggi. Tapi pertanyaan besarnya, apakah pertumbuhan tinggi itu sama dengan kesejahteraan di pulau-pulau kecil?” buka Sherly.
Ia membeberkan realitas pahit daerah kepulauan: butuh pemekaran untuk pemerataan, logistik mahal, nelayan butuh es, listrik dan cold storage agar ikan tidak busuk dalam sehari. Pendidikan dan kesehatan pun belum merata karena akses, listrik, air bersih dan sinyal masih minim.
GUGAT FORMULA DAU YANG TAK ADIL
Sherly menyoroti UU No.1 Tahun 2022 Pasal 126 yang sudah menyebut karakteristik wilayah. Namun implementasinya belum adil.
“Kami mengusulkan evaluasi formula DAU dengan indikator nyata: jumlah pulau berpenghuni, jarak antar pulau, biaya transportasi laut, dan indeks kemahalan wilayah kepulauan,” tegasnya.
“Apakah formula yang ada sekarang sudah menceritakan biaya nyata kami untuk membangun dan melayani masyarakat kepulauan? Belum.”
2 TUNTUTAN LAIN: DBH TRANSPARAN DAN AKSES DATA PAD
Kedua, soal Dana Bagi Hasil (DBH). Sherly menuntut transparansi perhitungan dan kepastian jadwal penyaluran sesuai Pasal 116. Ia minta rekonsiliasi data bersama pusat dan daerah agar APBD bisa direncanakan akurat.
Ketiga, soal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sherly buktikan Maluku Utara tidak hanya meminta. Sejak dilantik 2025, PAD dari PKB naik dari Rp900 juta menjadi Rp1,6 miliar di APBD 2026, naik hampir 2x lipat.
“70% PAD kami dari PKB dan BBNKB. Kami butuh akses rekonsiliasi data kendaraan yang transparan dengan Dukcapil dan Samsat agar hak negara dan hak daerah bisa kami kejar,” ujarnya.
CLOSING STATEMENT YANG MENGENA
Pernyataan penutup Sherly menjadi quote terbaik malam itu dan layak jadi headline:
“Jika dua anak Indonesia punya hak yang sama atas pendidikan dan kesehatan, tapi satu tinggal di daratan dan satu di pulau kecil yang terpencil, apakah biaya untuk menghadirkan hak yang sama itu bisa dihitung dengan cara yang sama?”
“Keadilan fiskal bukan berarti kami minta didiskriminasi atau disama-ratakan anggarannya. Keadilan berarti memastikan perbedaan geografis tidak menjadi penghalang kesejahteraan setiap warga negara.”
Dialog Publik Nasional ini digelar DPD RI sebagai upaya mengawal aspirasi daerah kepulauan agar menjadi kebijakan nasional yang terukur dan berkeadilan.
arny