Seminar Nasional AIPI: “Pemilih sebagai Prinsipal” Jadi Kunci Demokrasi 2029

JAKARTA* – Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) menggelar Seminar Nasional Hibrida Seri-1 bertajuk _“Pemilih, Partai Politik, dan Pemerintahan Demokrasi Presidensial”_ dengan subtema _“Pemilih sebagai Prinsipal”_. Acara berlangsung di Perpustakaan Nasional, Lantai 17, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

Seminar ini menghadirkan para pakar dan pejabat publik untuk membahas peran pemilih dalam sistem demokrasi presidensial menjelang Pemilu 2029.

*Generasi 2012: Penentu Masa Depan Politik*

Dalam sambutannya, Ketua AIPI Daniel Murdiyarso menyoroti pentingnya peran generasi baru pemilih. Ia menyebut warga yang lahir hingga 2012 akan genap 17 tahun pada 2029 dan berhak memilih.

“Generasi ini akan sangat menentukan. Hampir 25% dari 214 juta pemilih, atau sekitar 14 juta orang menurut data KPU, adalah pemilih baru 2029. Ini bukan angka kecil,” ujar Daniel.

Ia menekankan tantangan besar bagi generasi ini: mencari pekerjaan di tengah ketidakpastian dan hidup dalam era digital. “Mereka melek data. Janji-janji kosong tidak lagi cukup. Mereka butuh pencerahan berbasis fakta dan data,” lanjutnya.

*”Nggak Ngaruh, Ya Udah, Kabur Aja Dulu”: Diagnosa Krisis Kepercayaan*

Pemantik diskusi, Prof. Dr. Ramlan Subakti, Anggota Komisi Sosial AIPI dan Ketua KPU 2024-2027, mengangkat persoalan mendasar: mengapa pemilih merasa tidak berdaya.

“Rakyat adalah pemegang kedaulatan. Mereka mendelegasikan kekuasaan kepada partai dan calon melalui pemilu. Tapi persoalannya, bagaimana memonitor setiap keputusan legislatif dan eksekutif?” kata Ramlan.

Isu ini diperkuat oleh Abdul Malik Giamar dari Komisi Kebudayaan AIPI. Ia menyebut tiga frasa yang kini viral di masyarakat: _“nggak ngaruh”, “ya udah”, “kabur aja dulu”_.

“Bukan sekadar keluhan. Ini diagnosa. Ini menggambarkan sejauh mana warga merasa suaranya punya konsekuensi atau tidak di republik ini,” jelas Malik.

Berdasarkan survei 2 tahun terakhir dengan 1.200 responden, Malik menemukan fakta mengejutkan. Skor tertinggi justru pada persepsi bahwa “politik tidak ada hubungannya dengan kehidupan saya”.

“Di negara demokrasi yang sehat, grafiknya harus terbalik. Yang tinggi harusnya rasa berdaya, bukan apatisme,” tegasnya. Ia menyebut ini sebagai “infrastruktur simbolik” demokrasi yang mulai retak.

*Tantangan Partai Politik dan Politik Uang*

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan secara teoritis hubungan prinsipal-agen dalam demokrasi. Dalam sistem presidensial, ada dua rantai delegasi: ke legislatif dan ke eksekutif.

“Masalahnya, sistem proporsional terbuka membuat politisi hanya butuh sekitar 1,6% suara untuk mengalahkan teman separtainya. Sementara sekitar 11% pemilih masih bisa dipengaruhi uang,” ungkap Burhan.

Namun ia juga mencatat fenomena _opportunistic voters_. “Banyak pemilih yang menerima uang, tapi tetap memilih sesuai hati nurani. Jadi kedaulatan pemilih tidak sepenuhnya hilang,” katanya.

Burhan menyoroti generasi Z yang tumbuh bersama media sosial. “Paparan informasi tiap detik membuat fokus dan kemampuan kognitif menurun. Ini tantangan besar untuk pendidikan politik ke depan,” ujarnya. Ia mengusulkan penyederhanaan kepartaian dan penguatan akuntabilitas anggota dewan.

*Pengalaman dari Lapangan: Jaga Hubungan dengan Pemilih*

Wakil Ketua DPR RI Zulfikar Arse Sadikin berbagi pengalaman reses di Dapil Jawa Timur 3. Ia bertemu minimal 100 konstituen per titik.

“Saya bilang ke warga: ke depan jagalah pemilih. Tanpa pemilih, kita tidak ada apa-apanya,” ujar Zulfikar.

Ia mengaku pada Pemilu 2019 sempat tidak menggunakan pendekatan programatik dan tetap terpilih. “Tapi apakah itu menjamin terpilih lagi? Tidak. Karena itu kita harus sungguh-sungguh menjaga hubungan dan menempatkan warga negara sebagai subjek,” tegasnya.

Zulfikar juga menyinggung sistem presidensial di Indonesia yang praktiknya masih bercampur dengan budaya parlementer. “Harusnya anggota DPR menjadi sebenar-benarnya DPR. Tidak terikat berlebihan dengan partai di kabinet,” pungkasnya.

*Penutup*

Seminar ini merupakan seri pertama dari tiga rangkaian diskusi AIPI. Seri berikutnya akan membahas peran partai politik. AIPI berharap hasil diskusi ini dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dan penguatan pendidikan politik menjelang Pemilu 2029.

Moderator acara adalah Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.H., Wakil Ketua Akademik AIPI.

Mnrn