Pelantikan Bupati Kepulauan Talaud Abaikan Putusan MA

Voctvindonesia.com

Jakarta, (2/3/2020) – Kementerian Dalam Negeri melakukan manuver politik dengan tidak mematuhi keputusan Mahkamah Agung RI.

Adapun ketidakpatuhan Mendagri yakni dengan mengabaikan putusan Kasasi MA nomor : 548K /TUN/2019 dengan amar putusan pada pokoknya adalah membatal kan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-3241 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik I ndonesia nomor 131.71-3200 tahun 2014 Tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara tanggal 2 Juni 2017. Ujar Heber.

 

Ungkapan tersebut disampaikan Heber di depan  sidang PTUN Kedua yang dilaksanakan pada hari, Senin, (02/03/2020) di pimpin Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Hari Sugiharto.  Para tergugat yakni Menteri Dalam Negeri juga tidak tampak dalam persidangan. Sementara para penggugat masing- masing Welly Titah dan Heber Pasiak bersama kuasa hukumnya JJ Budiman, SH nampak hadir dan duduk bersamaan di kursi penggugat.

 

Majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan pertanyaan. Heber  selaku penggugat menyata kan kekecewaannya atas keputu
san Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang telah melantik pasangan Bupati Kepulauan Talaud, Dr.Elly Lasut bersama wakil bupati Mochtar Paralaga pada hari Rabu (26/2/2020).

Pasalnya, pelantikan tersebut mengabaikan putusan Kasasi MA nomor : 548K/TUN/2019 dengan amar putusan pada pokoknya adalah membatalkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-3241 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik I ndonesia nomor 131.71-3200 tahun 2014 Tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara tanggal 2 Juni 2017. Ujar Heber.

 

Johannes Juman Budiman selaku kuasa hukum mengatakan “Tindakan yang dilakukan oleh Kemendagri dengan melantik Bupati Kepulauan Talaud sangat mencederai hukum di Indonesia”. Pasalnya, Putusan Mahkamah Agung yang sudah ditetapkan dengan membatalkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.71-3200 tahun 2014 tentang pemberhentian Bupati Talaud Provinsi Sulawesi Utara tanggal 2 Juni 2017 melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor :584K/TUN/2019. Sudah final dan mengikat. Ujar Budiman.

Dengan di lantiknya Pasangan Elly Lasut – Mochtar Paralaga berarti Mendagri telah melegalkan bupati menjabat selama 3 periode. Ini sudah menjadi preseden buruk di Republik Indonesia.

Berhubung tergugat tidak hadir, Hari Suhartono berjanji kepada penggugat untuk segera membuat keputusan. ” Kami akan membuat keputusan secepatnya dan akan kami sampaikan kepada saudara” ujar Suhartono.

Heber dan JJ Budiman minta kepada Hakim ketua agar mem berikan keputusan secepatnya. ” Kami sudah lebih sebulan di Jakarta, jadi tolong pak Majelis Hakim segera memberikan putusan agar kami ada kepastian hukum, ujar Budiman.

Berikut pernyataan Heber dan Budiman yang sudah diunggah dalam channel video YouTube.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *