Drama Janji Manis Gabener Habis Segel Terbitlah 1MB

DRAMA JANJI MANIS GABENER HABIS SEGEL TERBITLAH 1MB

Voctvindonesia.com – Jakarta 

Forum Masyarakat kota Jakarta menggelar diskusi Publik dengan Tema “Mengkritisi IMB dan Reklamasi Teluk Jakarta  

Hadir Sebagai Narasumber;

Haidar Alwi (Haidar Alwi Institut-HAI)

Martin Hadiwinata (Ketua Harian Nelayan Tradisional Indonesia- KNTI)

Tubagus Sholeh Ahmadi ( Direktur Wahana Lingkungan Hidup – WALHI )

CH Ambong  (Aktivis  Pro Demokrasi dan Gerakan Mahasiswa 1998)

Bertempat di gedung juang Menteng Jakarta Senin 29/7.

 

Ketum Haidar Alwi Institut-HAI dalam penjelasannya mengatakan “Sekitar Akhir  bulan September 2018, Gabener mengumumkan pencabutan izin pembangunan 13 pulau reklamasi. Drama tentang kelanjutan sebagian pembangunan reklamasi terhenti seketika. Dan, seakan Gabener terlihat tegas serla konsisten akan janji manisnya pada saat kampanye.

Gabener mengatakan reklamasi telah menjadi bagian dari sejarah, tapi bukan bagian dari masa depan Jakarta.

Dia mengatakan itu pada 29 September 2018. Meski mencabut izin 13 proyek, pembangunan empat pulau tetap dilanjutkan lantaran telah terbangun.

Tapi, Gabener menegaskan tidak ada lagi proyek reklamasi dalam bayangan masa depan Ibu Kota.

Sebanyak l3 pulau yang izinnya dicabut di antaranya, izin Pulau A, B, dan E yang dipegang PT Kapuk Naga Indah, izin Pulau J dan K oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, izin Pulau L dan M oleh PT Manggala Krida Yudha, izin Pulau 0 dan F oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro), izin Pulau P dan Q oleh KEK Manmda Jakarta, izin Pulau H oleh PT Taman Harapan Indah, serta izin Pulau I oleh PT Jaladri Kartika Eka Paksi.

Sedangkan empat pulau yang tetap dipertahankan adalah Pulau C dan D milik PT Kapuk Naga Indah, Pulau G milik PT Muara Wisesa Samudera, dan Pulau N milik PI“ Pelindo II. Khusus Pulau N, Pemprov DKI tak ikut campur lantaran daratan buatan itu khusus untuk pelabuhan.

Proyek reklamasi di Teluk Jakarta menjadi perbincangan hangat sepanjang 2018. Langkah Gabener mencabut izin proyek reklamasi tak terlepas dari janjinya bersama pasangannya saat maju pada Pemilihan Gubemur DKI J akarta 2017. Pasangan yang diusung Gerindra dan PKS itu betjanj i menghentikan proyek reklamasi yang digagas pendahulunya.

Tanda-tanda proyek reklamasi dihentikan sebenamya mulai terlihat usai Gabener resmi menjabat pada Oktober 2017. Perlahan Gabener mulai menepati janjinya membatalkan reklamasi di Teluk Jakarta.

Langkah awal yang dilakukan Gabener adalah menarik draf Raperda RZWP3K dan RTRKSP dari DPRD DKI pada awal Desember 2017. Saat itu, Gabener mengaku memiliki keleluasaan untuk menyiapkan raperda yang lebih matang. Menurut dia, isi raperda tersebut hams menjamin kawasan pantai utara J akarta dapat digunakan untuk kepentingan publik.

Juni 2018, Gabener kembali melakukan gebrakan untuk menghentikan proyek reklamasi. Gabener menyegel seluruh bangunan yang telah berdiri di Pulau D, (716). Berdasarkan catatan Pemprov DKI Jakarta, terdapat sekitar 932 bangunan. Di dalamnya ada 409 unit rumah, 212 unit rumah kantor (Rukan), dan 313 unit rukan-rumah tinggal.

Pulau D ini salah satu hasil reklamasi yang dikerjakan perusahaan Aguan. Pembangunan di pulau itu dan Pulau C dihentikan lantaran pengembang belum mengantongi IMB.

Drama Reklamasi Teluk Jakarta Terhenti (EMBARGO)

Langkah penyegclan yang dilakukan Gabener itu diikuti dengan keluarnya Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi danPengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. bcwat aturan itu dibentuk Badan Koordinasi dan Pcngclolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta atau BKP Pantura Jakarta.

Selepas mcncabut izin reklamasi, Gabener mcnyerahkan pcngelolaan tiga pulau, yakni Pulau C, D, dan G kepada PT Jakpro, salah satu BUMD milik DKI. Anies lantas menerbitkan Pergub Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada PT Jakpro dalam Pengelolaan Tanah Hasil Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Dalam Pasal 2 Pergub 120 tahun 2018 dijelaskan PT Jakpro berhak mengelola lahan kontribusi sesuai dengan panduan rancangan kota. Selain itu, PT Jakpro juga diperbolehkan melakukan kerja sama pengelolaan sarana, prasarana, dan fasilitas umum lainnya pada pemegang izin pelaksanaan reklamasi kepada Pemprov DKI.

Belakangan Gabener juga memberi nama baru untuk tiga pulau yang telah terbentuk, sebelumnya dikenal dengan sebutan Pulau C, D, dan G.

Menuntut Gabener, sebuah lahan yang merupakan hasil reklamasi disebut dengan klawaslan pantai. “Pulau C menjadi Kawasan Pantai Kita, Pulau D menjadi Kawasan Pantax Maju, Pulau G menjadi Kawasan Pantai Bersama,” kata Gabener di Balai Kota Jakarta, 26

November 2018.

Penamaan tersebut dibarengi dengan ditekennya Keputusan Gubenur Nomor 1744 Tahun 2018 tentang Penamaan Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama di Kota Administrasi Jakarta Utara oleh Gabener.

Gabener menjelaskan pemilihan tiga nama itu memiliki dasar atau tujuan bagi masa depan Jakarta.

“Maknanya adalah untuk masa depan dan wilayahnya nanti memiliki ciri khas di mana warga kita merasakan laut, pantai, serta merasakan kemajuan bersama,” tuturnya.

Gabener berjanji membuka kawasan pantai di tiga pulau itu untuk masyarakat luas.

Gabener menyebut ada sejumlah perencanaan terkait tiga pulau reklamasi yang saat ini sudah terbangun. Salah satunya, dimanfaatkan untuk kampung nelayan.

“Kita akan punya kampung yang kita akan lakukan peremajaan, mereka bisa hidup sebagai nelayan,” kata Gabener di Jakarta Timur, Jumat (23/1 1/2018).

Jakarta tidak bisa dibangun hanya dcngan kata-kata manis apalagi dengan janji-janji anis. Karena, Jakarta harus dibangun oleh seorang pemimpin yang konsisten ucapan dengan di tindakannya. Dan, saat ini di Jakarta dipimpin oleh pimpinan bukan pemimpin sesungguhnya.

Martin Hadiwinata Ketua Nelayan Tradisional Indonesia 

Jakarta sangat potensial menjadi likuvaksi jika reklamasi ttp lanjutkan kita pernah mendengar bencana alam dari palu dimana telah terjadi bencana likuvaksi begitu pula Jakarta jika di paksakan reklamasi ini di lanjutkan.

Tubagus  Sholeh Ahmadi (WALHI)

 Reklamasi ini sejak 1994  sampai sekarang siapapun gubernur nya dia tetap mendukung nya terakhir Gubernur Anies . Sejak tahun 2000 an WALHI menentang reklamasi .

Masyarakat juga di sepanjang pesisir Jakarta banyak yang memprotes  ijin kebijakan reklamasi

Alwl lnsilator Gerakan Perubahan #ZOZZGamiGabener

voctv-MNRN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *