Pokok -Pokok Pemikiran Kreteria Jaksa Agung R.I, 2019-2024

Voctvindonesia.com

Jakarta- Koalisi Indonesia Negara Hukum gelar Jumpa pers dengan Topik ‘KRITERIA JAKSA AGUNG YANG DIKEHENDAKI KELUARGA BESAR PURNA ADHYAKSA,* Minggu, 21 Juli 2019. bertempat Papa Ron’s – Cafe TVRI Senayan

Hadir sebagai NARASUMBER:

1. Sudhono Iswahyudi, _Mantan JAM Pidsus Kejagung_
2. Chairul Imam, _Mantan Direktur Penyidikan Kejagung_
3. Barman Zahir, _Mantan Puspenkum Kejagung_
4. Petrus Selestinus, _Praktisi Hukum_Moderator : Juliaman Saragih.

POKOK-POKOK PEMIKIRAN*
*KRITERIA JAKSA AGUNG R.I, 2019-2024*

Perlu di pahami bahwa  Jaksa Agung merupakan jabatan yang sangat teknis, strategis dan  “non politis,Kecakapan teknis ini tidak terbentuk secara _instan_, tapi melalui tahapan “kaderisasi” internal Kejaksaan yang  Sangat panjang.

Termasuk dalam kriteria ideal Jaksa Agung adalah kekuatan manajerial dan kepemimpinan serta ketepatan mengeksekusi keputusan.

Berdasar rekam jejak Jaksa Agung selama ini terlihat jelas bahwa kelemahan utama Jaksa Agung non-karier adalah ketidak cakapannya dalam masalah-masalah teknis protokol penegakkan hukum, administrasi perkara, implementasi teori-teori hukum positif baik hukum formil dan materil serta pengenalan personil kejaksaan, terutama keahliannya masing-masing.

“Saya ingin tekankan sekali lagi bahwa kita adalah negara hukum, bukan negara undang-undang atau negara peraturan,” ujar Jokowi. Dikatakan lebih lanjut, untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap keadilan dan kepastian, Presiden Jokowi menegaskan akan mengeluarkan 3 paket kebijakan reformasi hukum _(Tempo, 11/10/2016). yakni:

1._, penataan regulasi, _

2._, reformasi lembaga penegak hukum meliputi Kejaksaan, Kepolisian dan juga lingkup Kementerian Hukum dan HAM serta _

3_, pembangunan budaya hukum.

Berdasar konklusi sederhana diatas, Kami, Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KBPA) menyampaikan pandangan pemikiran sebagai berikut:

1. Kami menghendaki seorang Jaksa Agung yang mono-loyalitas, yaitu hanya kepada Presiden R.I.

Kami, Para Pensiunan Kejaksaan, menghendaki Jaksa Agung, Masa Bakti 2019-2024 adalah orang dalam atau mantan orang dalam Kejaksaan.

2. Idealnya, posisi Jaksa Agung tidak berada di dalam kabinet. Jaksa Agung adalah pembantu Presiden sebagai Kepala Negara. Bukan sebagai Kepala Pemerintahan.

3. Dalam sistem kenegaraan kita, Jaksa Agung bukan seorang Menteri, karena itu Jaksa Agung tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan politik. Pembuat keputusan politik adalah Menteri Hukum dan HAM.

4. Jaksa Agung adalah pelaksana politik hukum. Oleh karena itu, memilih Jaksa Agung sangat berbeda dengan memilih Menteri.

5. Dalam struktur organisasi kejaksaan, Jaksa Agung adalah satu-satunya pembuat keputusan, baik administratif dan teknis. Jadi Jaksa Agung harus mengetahui dan memahami anatomi teknis dan administratif kejaksaan, semua SOP dan para personil Kejaksaan

voctv-MNRN

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *